Komisi II: Polemik Pemanfaatan Lahan di Karimunjawa Harus Diselesaikan ‘Win-Win Solution’

01-10-2023 / KOMISI II

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai polemik pemanfaatan lahan di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, antara penambak udang dengan warga setempat harus diselesaikan dengan ‘win-win solution’. Sehingga, lanjutnya, hal itu membutuhkan pendalaman lebih lanjut yang perlu ditinjau dari berbagai aspek dalam Rapat Kerja Komisi II di DPR. 

 

"Artinya win-win solution harus kita temukan. Cuman ternyata perspektifnya tidak bisa tunggal. Jadi aspek regulasinya bagaimana? Aspek lingkungan hidupnya bagaimana? Ini perlu pendalaman lebih lanjut. Insya Allah, di Jakarta (DPR RI) kita bahas lebih lanjut,” kata Yanuar kepada Parlementaria di Kantor BPN wilayah Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/09/2023).

 

Anggota Fraksi PKB dari Dapil Jawa Barat X ini menjelaskan dalam pendalaman nantinya akan mencari solusi agar bagaimana polemik di Karimunjawa ini tidak malah menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik bagi pemilik lahan usaha maupun bagi lingkungan hidup di wilayah Karimunjawa. Sehingga, tambahnya, dampak dari proses ini harus diperhitungkan dengan matang.

 

"Supaya ekonomi warga secara umum tetap meningkat, apapun latar belakang usahanya. Mungkin nelayan, petani tambak, pembudidaya rumput laut, dan seterusnya harus kita lindungi," tutup Yanuar

 

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha , menambahkan bahwa pihaknya akan mengundang semua pihak terkait ke Komisi II DPR RI dan mendengarkan pandangan dari semua stakeholder dan melihat data terkait. Seperti data dampak kerusakan lingkungan dan tenaga kerja yang dipekerjakan di pertambakan udang. "Kita akan kaji lebih lanjut di rapat Komisi II DPR RI," tambahnya. (mun/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...